SekilasInfo
Desa Puusangi
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan
Lampiran
Kepmen Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan
Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan Desa dalam mencapai swasembada pangan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa, Tenaga Pendamping Profesional Desa, masyarakat Desa, BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa.
Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan bertujuan:
- menjadikan BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan;
- memastikan belanja Dana Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya untuk ketahanan pangan diputuskan dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah antar Desa;
- mendukung pemberdayaan pelaku usaha di sektor pangan seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan pelaku usaha sektor pangan lainnya di Desa serta mengoptimalkan potensi ekonomi Desa dalam program dan kegiatan ketahanan pangan;
- menguatkan peran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan, layanan fungsional seperti bimbingan teknis, penyuluhan bagi pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan
Komentar
TEMAS DADAASA
31 Maret 2025 19:23:27
Apakah Operator Ketahan pangan di Kelola oleh pemerintah desa dan Perangkat Desa
|
Admin | (Administrator) 12 November 2025 01:54:14 Operator atau pelaksana kegiatan ketahanan pangan dikelola oleh Pemerintah Desa, bukan pribadi perangkat desa, meskipun perangkat desa bisa menjadi bagian dari tim pelaksana. |
Abdul Rohman
08 November 2025 03:55:50
Apakah boleh ketahanan pangan 20% dari dana desa dengan menggadai sawah
|
|
Admin | (Administrator) 12 November 2025 01:49:06 Kalau Menurut saya tidak boleh, Dana Desa tidak dapat digunakan dengan cara menggadaikan aset desa, termasuk sawah, meskipun tujuannya untuk kegiatan ketahanan pangan |
Junaidi
01 Desember 2025 00:49:50
Apaka pwngelolaan ketahan pangan bisa di kelolah di luar dari penduduk desa setempat, mislanya Bumdes menyewa lahan utk budidaya ikan di desa setempat..?
Junaidi
01 Desember 2025 01:33:38
Apaka pengelolaan ketahan pangan bisa di kelolah di luar dari penduduk desa setempat, mislanya Bumdes menyewa lahan utk budidaya ikan di desa setempat..?
Junaidi
01 Desember 2025 01:36:27
Apaka pengelolaan ketahanan pangan bisa di kelolah di luar dari penduduk desa setempat, mislanya Bumdes menyewa lahan utk budidaya ikan di desa setempat..?
|
|
Admin | (Administrator) 01 Desember 2025 08:34:34 Menurut pendapat saya, Secara umum pengelolaan kegiatan ketahanan pangan desa tetap harus berada dalam kewenangan Pemerintah Desa, karena kegiatan ini menggunakan Dana Desa yang wajib dipertanggungjawabkan sesuai aturan Permendes, PMK, dan juknis ketahanan pangan 20%. Namun pelaksana teknisnya boleh bekerja sama dengan pihak lain, termasuk BUMDes, dengan syarat-syarat tertentu. |
Wawan Aji
30 Desember 2025 22:25:36
Apakah pembangunan Fisik Kandang dalam program ketahanan pangan terdapat pajak?
|
|
Admin | (Administrator) 06 Januari 2026 10:43:08 Kalau masuk di anggaran bumdes, sepemahaman saya tidak kena pajak |
Monang Simamora
20 Januari 2026 06:08:17
Ketahanan pangan pelaksanaannya tidak ada diketahui masyarakat dan dana bumk dipegang oleh kepala desa Bumk tidak diaktifkan Apakah sudah dikategorikan melanggar undang undang desa nomor 3 tahun 2025
|
|
Admin | (Administrator) 23 Januari 2026 23:17:09 Jika kegiatan ketahanan pangan tidak diketahui masyarakat dan dana BUMDes/BUMK dipegang langsung oleh Kepala Desa sementara BUMDes tidak diaktifkan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. ini menurut pehaman saya, maaf jika keliru |
Solfius Klaping
06 April 2026 22:01:08
Selamat malam Pak Menteri, semoga sehat selalu. Saya adalah salah ketua bumdes di desa Bungabali, kecamatan Pantar Timur, kabupaten Alor NTT, sy sangat kecewa atas tindakan Kepala Desa/Sekdes yang akan memotong dana bumdes sebesar Rp.41 juta, dari total dana Rp.91 juta, guna pemberdayaan masyarakat. Untuk itu kami mohon penjelasan Pak Menteri apakah Dana bumdes harus dipotong sebesar itu ?
|
|
Admin | (Administrator) 07 April 2026 00:14:57 Mohon Maaf kami bukan Mentri, kami hanya mempost ulang keputusan menteri, mungkin saran saya, langsung cari saja situs atau website yang terkait, dan bertanya langsung. tapi saya akan mencoba menjawab sesuai pemahaman kami : tidak boleh dipotong sepihak. Dana untuk BUMDes (baik penyertaan modal atau kegiatan pemberdayaan) harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam APBDes dan hasil musyawarah desa (Musdes). Kepala Desa atau Sekdes tidak berwenang memotong anggaran secara sepihak tanpa perubahan resmi APBDes. Yang benar prosedurnya: 1. Harus ada perubahan APBDes (Perdes Perubahan). 2. Dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. 3. Ada alasan yang jelas, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. jika dipotong tanpa prosedur tersebut maka Berpotensi melanggar aturan pengelolaan keuangan desa dan Bisa dilaporkan ke BPD, Inspektorat, atau Dinas PMD. jadi menurut saya Pemotongan Rp41 juta dari Rp91 juta tidak sah jika tanpa Musdes dan perubahan APBDes resmi. |
Solfius Klaping
06 April 2026 22:07:44
Abangiwang, 6 April 2026 Mohon penjelasan apakah dana bumdes untuk ketahanan pangan harus dipotong 50 persen oleh kades/Sekdes untuk pemberdayaan masyarakat ?
|
|
Admin | (Administrator) 07 April 2026 00:05:06 Tidak. Dana BUMDes tidak boleh “dipotong 50%” oleh Kepala Desa/Sekdes untuk pemberdayaan masyarakat. Itu keliru dan berpotensi menjadi temuan pemeriksaan. Ini Pendapat saya, jika keliru mohon maaf |
|
|
Admin | (Administrator) 07 April 2026 00:07:47 Kalau desa menganggarkan untuk ketahanan pangan melalui BUMDes: Bentuknya biasanya penyertaan modal ke BUMDes, dan BUMDes menggunakan untuk usaha, Jadi pelaksana kegiatan adalah BUMDes, bukan pemerintah desa langsung. |
.jpg){kind=logo}
Nuryadin Yunus
04 Februari 2025 21:48:28
bisa dikirimkan madul/materi terkait pengelolaan ketahanan pangan yang dikelola oleh BUM Desa, mohon bantuannya.
Admin | (Administrator)
12 November 2025 01:51:12
Mohon Maaf kami tidak memiliki modul terkait hal tersebut