Admin (Administrator)

12 November 2025 01:51:12 | Mohon Maaf kami tidak memiliki modul terkait hal tersebut

Admin (Administrator)

12 November 2025 01:54:14 | Operator atau pelaksana kegiatan ketahanan pangan dikelola oleh Pemerintah Desa, bukan pribadi perangkat desa, meskipun perangkat desa bisa menjadi bagian dari tim pelaksana.

Admin (Administrator)

12 November 2025 01:49:06 | Kalau Menurut saya tidak boleh, Dana Desa tidak dapat digunakan dengan cara menggadaikan aset desa, termasuk sawah, meskipun tujuannya untuk kegiatan ketahanan pangan

Admin (Administrator)

01 Desember 2025 08:34:34 | Menurut pendapat saya, Secara umum pengelolaan kegiatan ketahanan pangan desa tetap harus berada dalam kewenangan Pemerintah Desa, karena kegiatan ini menggunakan Dana Desa yang wajib dipertanggungjawabkan sesuai aturan Permendes, PMK, dan juknis ketahanan pangan 20%. Namun pelaksana teknisnya boleh bekerja sama dengan pihak lain, termasuk BUMDes, dengan syarat-syarat tertentu.

Admin (Administrator)

06 Januari 2026 10:43:08 | Kalau masuk di anggaran bumdes, sepemahaman saya tidak kena pajak

Admin (Administrator)

23 Januari 2026 23:17:09 | Jika kegiatan ketahanan pangan tidak diketahui masyarakat dan dana BUMDes/BUMK dipegang langsung oleh Kepala Desa sementara BUMDes tidak diaktifkan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. ini menurut pehaman saya, maaf jika keliru

Admin (Administrator)

07 April 2026 00:14:57 | Mohon Maaf kami bukan Mentri, kami hanya mempost ulang keputusan menteri, mungkin saran saya, langsung cari saja situs atau website yang terkait, dan bertanya langsung. tapi saya akan mencoba menjawab sesuai pemahaman kami : tidak boleh dipotong sepihak. Dana untuk BUMDes (baik penyertaan modal atau kegiatan pemberdayaan) harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam APBDes dan hasil musyawarah desa (Musdes). Kepala Desa atau Sekdes tidak berwenang memotong anggaran secara sepihak tanpa perubahan resmi APBDes. Yang benar prosedurnya: 1. Harus ada perubahan APBDes (Perdes Perubahan). 2. Dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. 3. Ada alasan yang jelas, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. jika dipotong tanpa prosedur tersebut maka Berpotensi melanggar aturan pengelolaan keuangan desa dan Bisa dilaporkan ke BPD, Inspektorat, atau Dinas PMD. jadi menurut saya Pemotongan Rp41 juta dari Rp91 juta tidak sah jika tanpa Musdes dan perubahan APBDes resmi.

Admin (Administrator)

07 April 2026 00:05:06 | Tidak. Dana BUMDes tidak boleh “dipotong 50%” oleh Kepala Desa/Sekdes untuk pemberdayaan masyarakat. Itu keliru dan berpotensi menjadi temuan pemeriksaan. Ini Pendapat saya, jika keliru mohon maaf

Admin (Administrator)

07 April 2026 00:07:47 | Kalau desa menganggarkan untuk ketahanan pangan melalui BUMDes: Bentuknya biasanya penyertaan modal ke BUMDes, dan BUMDes menggunakan untuk usaha, Jadi pelaksana kegiatan adalah BUMDes, bukan pemerintah desa langsung.